Berita Terkini

Jajaran komisioner dan pejabat struktural KPU Provinsi Bali menghadiri Rapat Pembahasan Anggaran  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali Tahun 2018 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali. (21/07/2016)

Hadir dalam rapat tersebut Asistem Ketataprajaan Sekda Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali.

Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dalam rapat tersebut menyampaikan pelaksanaan Pilgub Bali akan berjalan bersamaan dengan Pilkada Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar pada Tahun 2018 mendatang. Raka Sandi juga mengatakan sulitnya menyusun anggaran Pilgub secara tepat, dikarenakan ada beberapa hal yang masih belum bisa diprediksi seperti halnya jumlah pasangan calon. Hal tersebut tentu akan berdampak besar terhadap jumlah logistik yang harus tersedia. Pria kelahairan Yeh Sumbul Jembrana tersebut juga mengatakan dalam penyusunan anggaran selalu mengedepankan prinsip-prinsip “EFEKTIF EFISIEN”.

Anggota KPU Bali Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik serta Umum, Rumah Tangga dan Organisasi Wayan Jondra juga menambahkan, mengingat tahapan Pilgub Bali akan melewati dua Tahun Anggaran (TA 2017 dan TA 2018) diharapkan dana hibah Pilkada ditandatangani dalam  satu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan untuk alokasidana dibagi di dua Tahun Anggaran, 45% di Tahun 2017 sisanya sebanyak 55% akan dialokasikanpada Tahun 2018.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun selaku pimpinan rapat dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan pada prinsipnya tidak ada tahapan yang boleh terhambat dikarenakan oleh ketidak tersediaannya anggaran. “Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh dari aspek anggaran sebagai komitmen menyukseskan Pilgub Bali” tegasnya. (gb)